Mojokerto Conexnews.id - Sudah jaman now begini, masih ada saja Dagelan Politik yang dilakukan oleh Parpol peserta Pemilu. Kali ini dilakukan oleh PPP. Menimpa para kader PPP di Kabupaten Mojokerto, yang tentu saat ini batinnya merasa geram, geregetan dan heran bukan kepalang. Kata mereka “Onok-onok ae”; “Ludrukan maneh” dan “Dagelan Politik iki”.
Mestinya tidak boleh lagi Dagelan Politik terjadi di tubuh PPP. Oleh karena partai Islam yang satu ini umurnya sudah setengah Abad. Lahir di jaman Orde Baru tepatnya 5 Januari 1973, merupakan fusi empat partai yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam (Perti). Ini merupakan implementasi dari kebijakan Pemerintah Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto yang menyederhanakan 10 partai peserta pemilu menjadi 3 saja, PPP, Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia ( PDI ). Kala itu PDIP belum ada.
Puncak Peringatan Harlah PPP ke- 49 Tingkat Nasional akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Hikam jalan Jengger Ayam No.25 Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, jam 08.00 Wib – 11.25 Wib. Ada sambutan Gubernur Jawa Timur dan Tausiyah Merawat Persatuan oleh Ketua PB NU KH. Yahya Cholil Staquf.
Deklarator berdirinya PPP adalah KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama;
H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi);
Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII; Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.
Dagelan Politik itu diawali dengan diselenggarakannya Musyawarah Cabang IX Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Mojokerto ( Muscab IX DPC PPP Kabupaten Mojokerto) pada Hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 bertempat di Hotel De Resort Jalan Raya By Pass Mojokerto.
Dalam sesi pemilihan Formatur ( 5 orang ) bertanding group dari Ainur Rosyid yang dibantu incambent Khusairin dengan group KH. Abdul Rokhim. Dimenangkan oleh group KH.Abdul Rokhim dengan skor 15 – 5 ( Yang jadi Siti Maslahah wakil formatur DPC) dan 17 – 1 dimenangkan juga oleh group KH.Abdul Rokhim ( Yang jadi formatur perwakilan PAC adalah Purnomo Sidhiq, Nur Kholish, Harris Setiawan dan Rahmat Yinianto Putro ).
Kemudian sesuai dengan PO PPP formatur ditambah satu orang perwakilan DPW PPP Jatim Gus Adi ex officio Ketua Formatur dan seorang lagi perwakilan DPP PPP Ning Ema, yang keduanya tak lain adalah putra dari Ketua PW PPP Jawa Timur Ibu Hj.Munjidah Wahab. Formatur diberi waktu 20 hari untuk Menyusun Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Mojokerto masa bhakti 2021-2026.
Rapat pertama Gus Adi meminta formatur untuk keliling mengunjungi para pemangku Ponpes yang ada di Mojokerto dan para tokoh ulama. Sebagai bahan untuk Menyusun kepengurusan dan mencari kader-kader PPP yang bisa direkrut dari berbagai ponpes. Tak kurang dari 10 ponpes dikunjungi oleh tim Formatur dari Mojokerto.
Seterusnya disusunlah kepengurusan DPC PPP Kabupaten Mojokerto secara lengkap banyak mengambil masukan dari kunjungan silaturrahim Formatur ke beberapa ulama pemangku Ponpes tersebut di atas, dengan Ketua KH.Abdul Rakhim, Sekretaris Purnomo Sidiq dan Bendahara Siti Maslahah kemudian disetor ke DPW PPP Jawa Timur. Antara Formatur telah terjadi kominikasi yang intens dengan Gus Adi sebagai Ketua Formatur.
Dari bacaan DPW Jawa Timur ada keinginan agar Ketua DPCnya jangan KH.Abdul Rakhim, karena digandoli oleh Ibu Ketua DPW PPP Jawa Timur untuk tetap mendampingi ya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah DPW PPP Jawa Timur.
Permintaann itu sempat mengganggu konsentrasi formatur Mojokerto dan para Ketua PAC pendukung. Gus Adi menenangkan dengan mengatakan : “ Pur, Maslahah kamu gak usah bingung, tenang saja. Posisimu tetap, ini hanya masalah Ketuanya saja “.
Selanjutnya DPW PPP Jawa Timur Ketuanya Ibu Hj.Munjidah Wahab yang juga Bupati Jombang dan Sekretaris DPW PPP Hj. Habib Salim Qurais beserta beberapa jajaran pengurusnya hadir ke Mojokerto melakukan musyawarah bersama para formaur DPC dan PAC juga para Kyai Kharismatik Mojokerto mencari solusi terbaik terhadap problem yaitu.
Hasilnya yang kemudian disetujui oleh para pihak yang hadir, kemudian diumumkan oleh Kyai dihadapan peserta musyawarah dan pers yang hadir. Isinya pertama yang diusulkan sebagai Ketua DPC PPP adalah Gus Fahmi putra KH.Khusen; kedua Jika gus Fahmi tidak bersedia maka Ketua yang diusulkan kembali kepada KH.Abdul Rakhim dengan catatan Arif Winarko menjadi Wakil Ketua sebagai usulan dari Wakapolda dan ketiga Susunan pengurus yang lainnya tetap.
Selang beberapa waktu kemudian Sang Sekjen DPP PPP Hj. Arwani Tomafi didampingi jajaran teras DPW PPP Jawa Timur ada ketua, sekretaris dan lainnya bersilaturrahim ke Pondok Pesantren kondang di Mojokerto Amanatul Ummah bertemu dengan Prof.DR, KH, Asep Saifuddin Chalim, MA. Kenyatan itu disambut dengan suka ria, senang gembira karena menilai bahwa kesepakatan musyawarah dimaksud di atas selesai dan tidak ada masalah.
Tapi ada kejadian yang mengagetkan seluruh kader grass root PPP kabupaten Mojokerto pengurus DPC dan PAC. Karena bertempat di kantor DPW PPP Jawa Timur Ketua DPW PPP menyerahkan SK Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Mojokerto kepada ketuanya Arif Winarko dan Sekretarisnya Afifuddin Syaroni. Tercatat Bendaharanya orang dari kader PKB Edi.
Kita dengar kemudian komentar dari para anggota PAC, DPC dan tokoh tokoh PPP Kabupaten Mojoketo. “ Waduh DPP kok bisa begitu ya, mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan usulan formatur hasil muscab dan rekomendasi DPW PPP Jawa Timur ?”; “ Waduh kalau begitu caranya, ya tidak ada artinya muscab, gak ada artinya membentuk formatur. DPP PPP menghina dan mengecilkan arti sebuah muscab dan keberadaan Formatur hasil muscab. Bisa dikatakan kalau DPP PPP sudah dzholim Namanya “; “ DPP PPP sudah tergolong tidak bisa menghormati kadernya sendiri, menghina dan menista kadernya sendiri di bawah dan para PAC PPP.
Reaksi PAC melawan kedzholiman, bersama formatur melakukan perlawanan, protes dengan sikap DPP PPP. Berangkat ke Jakarta menemui Sang Ketum dan Sekjen untuk menyampaikan surat protes dan permohonan menganulir atau mencabut SK DPP PPP tentang kepengurusan DPC PPP Kabupaten Mojokerto masa bhakti 2021-2026. Karena melanggar AD dan ART dan juga 6 prinsip perjuangan PPP, ibadah, amar ma’ruf nahi mungkar, Kebenaran kejujuran dan keadilan, musyawarah, Persamaan kebersamaan persatuan dan istiqomah.
Dibawah nyata penolakan dilakukan PAC – PAC yang tidak pernah hadir dan menggubris undangan DPC PPP Keua Arif dan Sekretaris Afif. Undangan ta’aruflah, kooordinasi persiapan musancab dll tak kurang dari lima kali undangan tak pernah dihadiri para ketua PAC. Tercatat DPC PPP pimpinan Arif lumpuh, nafsu besar tenaga kurang. Tercatat dari 18 PAC, DPC PPP pimpinan Arif hanya punya 3 PAC saja yaitu PAC Dawarblandong, Jatirejo dan Puri. Dua yang terakhir ini dulu ikut 15 PAC yang menolak SK DPP tetapi kemudian tergoda dan kena rayuan dollar membelot ikut Arif Winarko, sedang yang satunya berasal dari PACnya Khusairin/Ainur Rasyid.
Yang terakhir dengan sangat terpaksa DPC PPP pimpinan Arif menggelar Musancab serenyak PAC PPP se-Kabupaten Mojokerto.
Muncullah kemudian reaksi berupa komentar dari para PAC yang selama ini berjuang keras untuk membesarkan DPC PPP Kabupaten Mojokerto menolak kepemimpinan Arif Winarko. “ Orang kalau sudah gila jabatan, mabuk jabatan ya begitulah adanya. Pada lupa serta abaikan AD dan ART PPP maupun PO DPP PPP. Wis pokoke ! Bikin dagelan dan lelucon politik. Ditertawakan banyak orang. Karena tidak lazim, tidak punya malu ! Masak DPC kok menyelenggarakan Musancab ? Padahal Musancab itu hak dan wewenang PAC PPP. Penyelenggaranya yang PAC, yang mimpin sidang seharusnya PAC bukan DPC, kecuali saat pemilihan Formatur. Ini tidak, pimpinan sidang berasal dari DPC, digelar bersamaan di satu tempat dan satu acara tiga Musancab PAC. Yang hadir hanya Ketua PAC saja atau dengan Sekretarisnya. Tidak ada utusan dari Pimpinan Ranting yang diundang. Tidak ada Pimpinan Ranting PPP yang hadir. Aturannya peserta Musancab adalah Ketua dan Sekretaris Pimpinan Ranting. Jadi lucu , menggelikan dan tentu memalukan. Alasannya ini diskresi. Kayak Polri saja ada diskresi. Di PPP tidak ada itu istilah diskresi
Ya mesti saja itu Musancab abal-abal, gak sah, dagelan dan lelucon yang tidak lucu.
Menurut saya sebaiknya segera ada solusi terbaik menyelesaikan problema tersebut di atas. Diantaranya DPP PPP secepatnya merespon surat permohonan anulir SK DPP PPP dimaksud. Melakukan komunikasi dengan Formatur dan para PAC PPP, hormatilah kader di bawah sebagai bentuk konsisten terhadap Prinsip Perjuangan PPP. Karena selama ini mereka merasa dikibuli, dibohongi, gak dihormati dengan seenaknya menerbitkan SK yang tidak sejalan dengan usulan formatur dan rekomendasi DPW PPP Jawa Timur.
Menurut mereka para Formatur dan PAC pendukung yakin bahwa Ketum dan Sekjen atau DPP PPP telah ditlikung, dipermainkan atau ditipu oleh orang-orang dekat DPP PPP atau DPW PPP Jawa Timur. Karena tidak ada argumentasi atau dasar maupun obyektifitas menjatuhkan pilihan kepada Arif Winarko sebagai Ketua DPC PPP dan Afif sebagai Sekretaris. Keduanya tidak ikut sebagai kandidat dalam pertandingan Muscab IX DPC PPP Kabupaten Mojokerto. Mereka hanya penonton saja. Gak pantaslah, gak masuk akallah kalau Penonton diberi hadiah SK.
Jawaban terus dicari, mengapa DPP PPP bisa menurunkan SK yang salah ? Belakangan ditemukan jawabannya, yang konon ada money politic atau suap dalam penerbitan SK DPP PPP dimaksud. Tuduhannya menyasar kepada sejumlah kader PPP di DPC PPP Mojokerto maupun di DPW PPP Jawa Timur dan juga di DPP PPP. Diataranya AW, AS, GA, GG, GR.
Prediksi saya kalau problema tersebut dibiarkan saja model penyelesaian cooling down, dampaknya akan kontra produktif. Mencabik-cabik jargon “Merawat Persatuan Untuk Pembangunan”. Justru yang terjadi adalah Merusak Persatuan, Memporak Porandakan Persatuan, Menghancurkan Persatuan yang justru merugikan kekuatan PPP menjelang Pileg 2024 yang tahunnya segera berjalan.
Politik pemecatan, atau penggantian tidak akan mampu mempertahankan kekuatan PPP bahkan akan melemahkannya. Mengganti PAC secara konstitusional butuh waktu lama, belum lagi penyelenggaraan Musran juga butuh waku yang sangat lama. Pastinya akan membuat PPP Kabupaten Mojokerto kedodoran dalam kompetisi Pileg 2024.S
Sumber oleh
Sumidi Wartawan Senior/ Sekretaris PW MIO Indonesia Provinsi Jawa Timur
